Ampuh Sultra Desak KPK Supervisi Kasus Korupsi Bandara Kolaka Utara, Bupati Diduga Terlibat?

JAKARTA, KARYANTARA.COM

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengambil alih atau melakukan supervisi terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara tahun anggaran 2020-2021. Desakan ini disampaikan langsung oleh Ampuh Sultra dalam aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Menurut Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, permintaan supervisi ini didasari oleh hasil kajian internal mereka yang menemukan kejanggalan dalam penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka. Ia menyoroti bahwa Bupati Kolaka Utara selaku penanggung jawab anggaran, seolah-olah tidak tersentuh hukum dan tidak dilibatkan dalam proses penyidikan.

"Ini yang membuat kami skeptis. Bupati Kolaka Utara ini sangat aktif dalam proses pembangunan bandara, namun untuk konsekuensi hukum seolah-olah bupati tidak tahu apa-apa," ujar Hendro kepada media.

Hendro menambahkan, peran bupati sangat jelas, mulai dari dugaan melibatkan keluarganya sebagai kontraktor hingga saat melakukan pinjaman dana sebesar Rp100 miliar ke Bank Sultra.

Koordinator aksi, Tomi Dermawan, juga mengungkapkan hal senada. Ia merasa penanganan kasus ini pincang jika bupati lolos dari jerat hukum. Tomi membandingkan kasus ini dengan kasus korupsi yang baru saja diungkap KPK, di mana Bupati Kolaka Timur terlibat dalam korupsi pembangunan RSUD.

"Kasusnya hampir sama, hanya beda item proyeknya. Tapi modus operandinya sama, yaitu sama-sama meminta tambahan anggaran," tegas Tomi.

Oleh karena itu, Ampuh Sultra dengan tegas meminta KPK untuk segera melakukan supervisi demi mewujudkan proses hukum yang adil dan transparan. Mereka meyakini, jika KPK yang menangani kasus ini, penanganannya akan tuntas, terutama terkait keterlibatan bupati.

Pihak Ampuh Sultra berkomitmen akan terus mengawal kasus korupsi proyek pembangunan Bandara Kolaka Utara hingga tuntas. "Bupati Kolaka Utara harus segera diperiksa, kami akan kawal itu sampai tuntas," tutup Tomi.

Editor: Redaksi